BAZNAS RI Dukung Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI terus mendukung adanya pengembangan strategi inovatif untuk memastikan pembiayaan haji tahun 2025 tetap rasional tanpa mengurangi kualitas layanan, melalui pengembangan investasi produktif dan optimalisasi dana haji yang berlandaskan prinsip syariah.

Hal tersebut disampaikan oleh Pimpinan BAZNAS RI Bidang Bidang Perencanaan, Kajian, dan Pengembangan Prof. (H.C) Dr. Zainulbahar Noor, SE, M.Ec. dalam Seminar Nasional bertema “Tantangan Investasi dan Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji” yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama (Kemenag) RI, di Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Turut hadir Wakil Menteri Agama RI Dr. Romo H.R Muhammad Syafi'i S.H., M.Hum., Kepala BPKH Fadlul Imansyah, Kepala BP Danantara Muliaman Hadad, Anggota DPR Komisi VIII Ina Ammania, Presidium Nasional KAHMI Abdullah Puteh, dan Guru Besar Ekonomi Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Euis Amalia.

Dalam paparannya, Pimpinan BAZNAS RI Bidang Bidang Perencanaan, Kajian, dan Pengembangan Prof. (H.C) Dr. Zainulbahar Noor, SE, M.Ec menyampaikan,  dana haji merupakan amanah besar dari calon jemaah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab.

"Dana awal setoran haji adalah titipan dari calon jemaah. Karena itu, nilai manfaat dari investasi dana ini harus dapat meningkatkan kesejahteraan mereka sekaligus menjamin keberlanjutan dana di masa depan," ujar Zainulbahar. 

Dalam strategi investasi, Zainulbahar menekankan,  pentingnya diversifikasi investasi sebagai langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan dana. Ia menjelaskan, pengelolaan dana haji dapat dilakukan melalui instrumen yang aman seperti sukuk, saham syariah, giro,  properti halal, tabungan dan deposito syariah.

"Diversifikasi ini adalah langkah strategis untuk memberikan nilai manfaat maksimal tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah," tambahnya.

Selain itu, optimalisasi pengelolaan dana juga harus didukung oleh penggunaan teknologi digital. Zainulbahar menyebutkan, pelaporan keuangan berbasis digital telah diterapkan untuk meningkatkan transparansi dan memperkuat kepercayaan jemaah. 

Kolaborasi lintas lembaga juga menjadi perhatian utama dalam pengelolaan dana haji. Menurutnya, pentingnya sinergi antara pemerintah, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan masyarakat  untuk memastikan keberhasilan program. 

Lebih lanjut, Zainulbahar juga menyoroti pentingnya inovasi dalam pengelolaan investasi syariah agar tetap relevan dengan dinamika ekonomi global. 

"Pendekatan progresif diperlukan untuk menemukan produk investasi yang tidak hanya aman dan menguntungkan tetapi juga sesuai syariah," jelasnya.

Dengan strategi tersebut,  Zainulbahar optimis pembiayaan haji tahun 2025 dapat lebih terjangkau tanpa mengorbankan kualitas layanan

Sementara itu, Wakil Menteri Agama RI, Romo R Muhammad Syafi’i menyampaikan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar kebijakan terkait ongkos haji dirancang lebih rasional dan efisien tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

"Tantangan besar dalam pengelolaan dana haji adalah keberlanjutan pembiayaan, terutama jika kuota haji meningkat atau ada keberangkatan haji dua kali dalam satu tahun seperti yang diperkirakan pada tahun 2027 mendatang," kata Romo. 

Romo juga mengajak semua pihak untuk aktif berperan dalam pengelolaan dana haji. 

“Sinergi antara pemerintah, pengelola dana, dan masyarakat sangat penting agar pelayanan haji tidak hanya lebih baik, tetapi juga berkesinambungan,” tegasnya.